logoblog

Cari

Tutup Iklan

PT. AWB Diduga Lakukan Kejahatan Kehutanan

PT. AWB Diduga Lakukan Kejahatan Kehutanan

Dompu - Dinilai lamban menyikapi laporan Forum Solidaritas Petani ( Fortani ) Kabupaten Dompu, terkait dengan persoalan PT Agro Wahana Bumi

Kriminal

KM. Potu (KMP)
Oleh KM. Potu (KMP)
10 September, 2015 09:18:43
Kriminal
Komentar: 0
Dibaca: 47858 Kali

Dompu - Dinilai lamban menyikapi laporan Forum Solidaritas Petani ( Fortani ) Kabupaten Dompu, terkait dengan persoalan PT Agro Wahana Bumi (AWB) yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kegiatan produksi pemanfaatan hasil hutan kayu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, Kamis, 03 September 2015, Fortani menyegel ruangan Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Fortani kesal dengan pihak DPRD Kabupaten Dompu yang dinilai tidak pro aktif dalam menjalankan fungsi kontrolnya, itu dibuktikan dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Fortani terkait persoalan tersebut tidak pernah ditanggapinya, "Perihal PT. AWB, proses yang dilakukan oleh Fortani selama ini sudah beberapa kali menyampaikan surat kepada DPRD, namun tidak pernah ditanggapi" tutur Ir. Muttakun, Ketua Fortani Kabupaten Dompu.

Dalam persoalan PT. AWB, Muttakun meminta DPRD untuk menyisipkan waktu agar menerima apa yang menjadi aspirasinya, serta ikut menemani Fortani dalam membongkar dugaan kejahatan terhadap hutan dikawasan Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT). "Ini adalah bentuk keprihatinan serta bentuk ekspresi kami terhadap persoalan hutan, kami mengharapkan pasca penyegelan ini, DPRD mau duduk bersama guna membongkar kasus ini, bila perlu kami minta waktu satu atau dua hari kedepan untuk turun langsung ke kawasan Gunung Tambora" desak Muttakun, ketika menemui ketu DPRD.

Menurutnya, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Agro Wahana Bumi telah dilaporkan oleh Fortani ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Kapolri, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kapolda NTB, Didhut Provinsi NTB, serta Kapolres Dompu, dalam surat laporan bernomor : 41/Fortani-DPU/VII/2015.

Dalam laporannya, Fortani membeberkan dugaan pelanggaran PT. AWB diantaranya tidak dilakukannya tata batas kawasan setelah lebih dari 1 tahun ijin terbit, penggunaan dan pembuatan jalan koridor dalam kawasan tanpa ijin, melakukan pengelolaan hutan tanpa tenaga teknis ( garis PHPL ), melakukan pembiaran terhadap aktifitas illegal loging dan perambahan hutan, kejanggalan dan penyimpangan terhadap ijin IUPHHK-HA serta tidak adanya kantor PT. AWB di Kabupaten Dompu, sebagaimana dipersyaratkan oleh aturan untuk memiliki kantor cabang atau base camp yang jelas.

 

Baca Juga :


Sementara itu, ketua DPRD Kabupaten Dompu Yuliadin, S.Sos yang dimintai tanggapannya perihal penyegelan dan persoalan PT. AWB, mengaku jika laporan yang diajukan oleh Fortani sudah diterima, bahkan sudah diagendakan. "Bukannya kita tidak merespon, akan tetapi banyak persoalan yang terjadi yang harus kita selesaikan dalam waktu dekat, kalau laporan Fortani sudah kita agendakan untuk ditindaklanjuti dalam rapat Dewan," ujar Yuliadin.

DPRD lanjutnya, akan mengagendakan pemanggilan terhadap pihak PT. AWB dan pemerintah pada pekan depan. "Agenda Fortani akan dibanmuskan dulu, dan sekarang kita tengah mengatur waktu pemanggilan yang tepat, terangnya.

Yuliadin membeberkan, kondisi di kawasan Gunung Tambora saat ini sangat memprihatinkan, dirinya menduga jika PT. AWB sudah tidak lagi beroperasi dan justeru telah diambil alih oleh perusahaan lain, "Diduga PT. AWB sudah tidak ada, dan pengoperasiannya justeru diambil alih oleh perusahaan lain" pungkasnya. () -05



 
KM. Potu (KMP)

KM. Potu (KMP)

Lahir dan besar di Potu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Senang menulis apapun secara bebas. Email : miftahulyani@gmail.com. Hp. 087866921180. Terinspirasi oleh KM. Bali 1.

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan