logoblog

Cari

Tutup Iklan

Dialog Honorer, PLT Janji Usut Skandal CPNS K1 dan K2

Dialog Honorer, PLT Janji Usut Skandal CPNS K1 dan K2

Dompu – Kembali, komunitas honorer K2 Asli 2005 melakukan dialog dengan Penjabat Bupati Dompu Dr. Agus Patria, SH.,MH., diruang rapat Bupati,

Kriminal

KM. Potu (KMP)
Oleh KM. Potu (KMP)
16 November, 2015 21:29:58
Kriminal
Komentar: 0
Dibaca: 8606 Kali

Dompu – Kembali, komunitas honorer K2 Asli 2005 melakukan dialog dengan Penjabat Bupati Dompu Dr. Agus Patria, SH.,MH., diruang rapat Bupati, pada Senin, 16 November 2015.

Hadir dalam dialog tersebut Dr. Agus Patria, Kepala Bidang Pengembangan BKD Dompu Sirajuddin, S.Sos beserta staf, dan perwakilan honorer K2 Asli 2005 sebanyak 30 orang.

Dihadapan Agus Patria, Syamsuddin Some dari honorer membuka tabir dugaan skandal perekrutan CPNS K1 dan K2, yang berdasarkan data miliknya bahwa ada pelanggaran mulai dari proses perekrutan, penetapan dan pemberkasan honorer menjadi CPNS.

Mengawali dialog, Some mulai membuka aib perekrutan CPNS K1, dimana dari 171 yang dinyatakan lolos seleksi, ditemukan sekitar 54 orang bermasalah, berdasarkan hasil temuan tim verifikasi keabsahan dokumen. Namun apa yang terjadi, temuan tim verifikasi dimentahkan begitu saja oleh pemerintah, karena 171 orang tetap diangkat menjadi CPNS, padahal Roro Endang dan dua honorer dari Dikes terbukti melakukan pemalsuan dokumen berdasarkan pernyataan resmi Kepala Dikes saat itu Suhartomo, SKM, Some mencontohkan.

Lanjutnya, kemudian, sisa honorer dari K1 sebanyak 256 orang untuk diseleksi dalam CPNS K2. Namun kemudian dimainkan dan membengkak menjadi 1550 orang. Dalam proses seleksi K2, terjaring sekitar 390 orang, namun sekitar 134 orang dinyatakan Tidak memenuhi Kriteria (TMK) oleh tim verifikasi keabsahan berkas karena terdapat pelanggaran atas dokumen, dan mereka tidak dapat diangkat menjadi CPNS jika merujuk pada aturan yang ada, pinya Some.

Kesalahan pada proses K1 ternyata terulang di K2, karena pemerintah yang dimainkan oleh beberapa oknum BKD seperti Kepala BKD dan Kabid Pengembangan memaksakan untuk mengirim berkas 390 orang tersebut ke BKN, padahal sudah jelas ada masalah pemalsuan dokumen hasil temuan tim verifikasi yang di SK kan Bupati, yang menyedot anggaran 400 juta rupiah. Bupati pun saat itu Drs. H. Bambang M. Yasin turut serta menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPJM) tentang keabsahan dokumen pengusulan 390 untuk diangkat menjadi CPNS, padahal 134 cacat hukum dalam administrasinya, ungkap Some.

 

Baca Juga :


Anehnya, dalam pemberkasan K2, Kabid Pengembangan BKD Dompu Sirajuddin, S.Sos, tidak mengetahui proses pemberkasan yang ada dikantornya. Padahal perekrutan CPNS adalah salah satu tugas pokoknya dalam pemerintahan. Ketidaktahuan Sirajuddin masalah pemberkasan tersebut mengiyakan tudingan Some bahwa ada kantor BKD bayangan, karena sepengetahuan dirinya bahwa pemberkasan K2 dilakukan bukan di kantor BKD.      

Menanggapi isi dialog dan menjawab tuntutan komunitas tenaga honorer asli 2005 yang menuntut agar honorer K1 dan K2 yang bermasalah dibatalkan pengangkatannya menjadi CPNS, Agus Patria menjawab secara normatif, bahwa dirinya tidak bisa membatalkan keptusan sebelumnya. “Yang berhak membatalkannya adalah pejabat yang membuat keputusan tentang itu” ujar Agus.

Namun, Agus menyarankan agar Some Cs segera bersurat kepada PLT Bupati terkait masalah K1 dan K2 dengan melampirkan bukti-bukti yang kuat, dan siap menindaklanjutinya. “Kami akan menindaklanjutinya sampai ke BKN dan Men PAN, dan kami mendorong proses hukum yang ada” tegas Agus. [] - 05



 
KM. Potu (KMP)

KM. Potu (KMP)

Lahir dan besar di Potu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Senang menulis apapun secara bebas. Email : miftahulyani@gmail.com. Hp. 087866921180. Terinspirasi oleh KM. Bali 1.

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan